Selamat Datang di Website Resmi Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

COVID-19 Global

Positif

13,061,792 Orang

Sembuh

7,221,190 Orang

Meninggal

571,840 Orang

COVID-19 di Indonesia

Konfirmasi

76,981 Orang

Dalam Perawatan

36,636 Orang

Sembuh (47.66%)

36,689 Orang

Meninggal (4.75%)

3,656 Orang

Berita Utama

Sabet Tiga Kategori terbaik dalam ajang Dusun Award yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bungo pada tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Gedung Serunai Baru, Dusun Karya Harapan Mukti keluar sebagai  Best Village 2018. Ketiga kategori tersbut adalah : Administrasi Terbaik, Kantor Dusun Terbaik, dan Persentase Profil Dusun Tertinggi Hal ini menjadi bekal yang cukup untuk mengikuti kegiatan lomba desa di tahun 2019. Dalam kesempatan tersebut Rio (Kepala Desa) Bapak Abd. Wahab mengucapkan ...

BERITA COVID19.GO.ID

  • Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri
       
    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid test Antibodi bagi pasien mandiri. Surat Edaran ini adalah regulasi yang dibuat pemerintah guna menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air yang ingin memeriksakan antibody secara cepat. Penetapan harga rapid test sendiri dikarenakan adanya variasi harga yang beredar yang dapat membuat masyarakat bingung. Serta, regulasi megenai penetapan harga rapid test juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.   “Jadi ini sesuai juga dengan permintaan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang meminta untuk menetapkan harganya (rapid test). Ini juga membantu masyarakat supaya masyarakat tidak bingung terkait harga kalau berkunjung ke tempat layanan kesehatan,” ujar dr. Tri Hesty Widyastoeti,Sp. M, MPH, selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan saat bincang publik di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin, (13/7). Adapun penetapan harga tersebut merupakan harga pemeriksaan rapid test termasuk biaya alat rapid test, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan, misalnya dokter atau dokter spesialis. Dokter Tri Hesty juga menambahkan batas harga yang ditetapkan yakni Rp150 ribu berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri dimana pasien yang meminta pemeriksaan tersebut, di luar bantuan pemerintah.  “Intinya bukan yang untuk skrining yang bantuan pemerintah,” tegas Tri Hesty. Adapun pemeriksaan tersebut berlaku di semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain.  Terkait sanksi, Tri Hesty mengakui bahwa Kementerian Kesehatan belum menetapkan sanksi nyata terkait pelanggaran penetapan harga rapid test. Namun menurutnya, Kementerian Kesehatan akan melihat lebih lanjut terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan penetapan harga tersebut baik dari sisi masyarakat, tempat layanan kesehatan, tenaga medis, serta para distributor dan penyedia alat rapid test.  “Saya rasa dengan adanya distributor-distributor yang juga ikut membantu, dengan harga yang juga bisa bersaing, tentu akan lebih membantu rumah sakit. Itu yang kita harapkan,” jelas Tri Hesty. Respons Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Adanya regulasi harga rapid test disambut baik oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai asosiasi yang menaungi rumah sakit di Indonesia. Sekretaris Jenderal PERSI, Dr. dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MARS, MM  mengatakan, keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut merupakan keputusan yang tepat agar harga dari rapid test di berbagai tempat pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit bisa terkendali. “Apa pun itu kami sangat menyambut baik. Bahwa memang harus ada patokan. Kalau tidak akan sangat jadi tidak terkendali,” tuturnya. Pada dialog yang sama, Dokter Lia juga menekankan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun seseorang telah dinyatakan nonreaktif. Hal tersebut dikarenakan bisa jadi anti body-nya belum terbentuk dan banyak yang menyepelekan setelah hasil tes cepatnya nonreaktif. “Jadi, tidak nanti orang oh.. dia nonreaktif, langsung bebas merdeka. Menyatakan bahwa, saya sudah bebas,” ujar dr. Lia.  Selanjutnya, Lia juga mengimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut agar sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan yakni menenangkan masyarakat dan sama-sama memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia.  Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional ...
  • Tiga Langkah Jitu Bagi Daerah untuk Beralih ke Zona Hijau
       
    JAKARTA - Penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terjadi di Indonesia. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), negara dengan kasus positif dan kematian terbesar akibat COVID-19 antara lain Amerika Serikat, Brazil, Peru, India dan Rusia. Kendati demikian, hal ini tidak menjadikan Indonesia lengah tetapi justru semakin waspada. Kerja sama dan gotong royong semua pihak harus terus dilakukan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya yang dilakukan secara bersama-sama itu sekaligus membuat Indonesia dapat mencapai angka kesembuhan sekitar 50 persen dari seluruh total kasus positif COVID-19. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat angka kesembuhan per 13 Juli 2020 mencapai 36.689 orang.  Selain itu, Tim Pakar Gugus Tugas Nasional juga mencatat perkembangan zonasi risiko kabupaten/kota per 5 Juli 2020, sebanyak 20,2 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam zona hijau atau zona tidak tercatat kasus/terdampak COVID-19. Hal ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di zona hijau dapat melakukan aktivitas dengan produktif yang aman COVID-19, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.  Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Nasional Dokter Reisa Broto Asmoro menjelaskan bahwa dampak negatif dari COVID-19 membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi kondisi fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kembali produktivitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat.  "Aktivitas masyarakat harus ditingkatkan dengan protokol kesehatan yang ketat, ini yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru," jelas Dokter Reisa dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (13/7). Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya akan menghadapi perbedaan dalam upaya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Perbedaan luas wilayah dan kepadatan penduduk membuat tingkat risiko dari setiap daerah berbeda-beda. "Sebagaimana umumnya beradaptasi dengan kebiasaan baru, sebagian dari kita ada yang lebih cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih,"  ungkap Dokter Reisa. Selanjutnya, Dokter Reisa juga mengajak seluruh daerah yang masih berada di zona merah, orange dan kuning untuk dapat mencontoh daerah yang berada di zona hijau. "Jadi mari kita contoh daerah yang berhasil mempertahankan dan membuat suatu daerah berada di zona hijau," ungkapnya.  Dokter Reisa menjelaskan tiga 'jurus jitu' bagi daerah-daerah di Indonesia agar mampu berhasil masuk ke zona hijau sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan dengan produktif namun tetap aman COVID-19. "Pertama, kerja keras dan pengawasan ketat oleh Gugus Tugas Daerah dan seluruh pimpinan daerah," ujarnya. Kedua, kedisiplinan dan kepatuhan seluruh anggota masyarakat. Peraturan yang telah ditetapkan dapat berhasil menekan potensi penularan COVID-19 pada suatu daerah jika didukung dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.  "Ketiga, kesadaran bahwa daerah hijau akan membuat masyarakat lebih produktif namun tetap aman COVID-19,"  lanjut Dokter Reisa. Terakhir, Dokter Reisa menambahkan bagi daerah yang berada di zona kuning (risiko rendah), zona orange (risiko sedang) dan zona merah (risiko tinggi), masih harus membatasi beragam aktivitas karena dapat memicu penularan COVID-19. Kerja sama antara pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk melahirkan semangat dalam mencapai keberhasilan suatu daerah dapat menjadi zona hijau. Dengan begitu, beragam aktivitas sosial maupun ekonomi dapat kembali berjalan dengan produktif dan tetap aman COVID-19. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional ...

Artikel Terkini

Halaman 1 dari 6

Sinergi Program

Peta Desa

Aparatur Dusun

Wilayah Dusun

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator dusun untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Agenda

Galeri Foto

Statistik Penduduk

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Dusun

Alamat Jl. Jakarta
Dusun Karya Harapan Mukti
Kecamatan Pelepat Ilir
Kabupaten Bungo
Kodepos 37252
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Arsip Artikel

17 Oktober 2018 02:48:08  42 Kali
Pelatihan penjabaran Permendagri 20/2018 oleh PLD
24 Agustus 2016 10:39:56  66 Kali
Pemerintah Desa
28 Agustus 2018 02:55:19  71 Kali
Penilaian BBGRM oleh Team Penilai Kabupaten
07 November 2014 10:53:54  69 Kali
Pemerintahan Desa
31 Desember 2018 17:09:26  117 Kali
Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Komoditi Hortikultura
20 April 2014 18:24:35  47 Kali
Peraturan Desa
20 April 2014 18:25:36  40 Kali
Keputusan Kepala Desa